Media Sosial Harus Bertindak Sesuai Dengan Hukum India, Tidak Dapat Melawan Hak Warga Negara: MeitY

Usulan pemerintah India untuk membentuk panel banding pengaduan menyusul beberapa keluhan bahwa platform media sosial tidak secara memadai menangani masalah yang diangkat oleh rakyat, kata Menteri Persatuan Rajeev Chandrasekhar pada hari Kamis.

Menteri Negara Elektronika dan TI menggelar diskusi terbuka dengan para pemangku kepentingan terkait draft notifikasi perubahan Aturan Teknologi Informasi (Pedoman Perantara dan Kode Etik Media Digital), 2021.

Pemerintah telah mengusulkan untuk membentuk panel pengaduan yang akan memiliki kekuatan untuk mengesampingkan keputusan media sosial perusahaan dan perusahaan internet lainnya.

“Meskipun kami telah menetapkan petugas pengaduan dan kerangka akuntabilitas yang hilang sebelum Februari 2021, kami telah dibanjiri orang-orang yang mengatakan bahwa itu tidak cukup dan tidak berfungsi dengan baik. Platform dan perantara memang menunjuk petugas pengaduan tetapi tidak ada ganti rugi yang nyata. keluhan dan ada kebutuhan untuk mengatasinya,” kata Chandrasekhar.

Platform media sosial perlu bertindak atas pengaduan yang melanggar hukum India dan tidak dapat bertentangan dengan hak-hak warga negara yang diberikan di bawah konstitusi, tambahnya.

“Meskipun kami mendorong perantara dari seluruh dunia untuk membuat kehadiran mereka di India terasa, tetapi aturan dan kondisi layanan mereka tidak dapat, kapan pun, bertentangan dengan Pasal 14, 19, dan 21 konstitusi pada khususnya dan konstitusi pada umumnya. ,” kata menteri.

Chandrasekhar mencatat bahwa perusahaan media sosial tidak dapat melakukan diskriminasi, bermain dengan hak kebebasan berbicara dan privasi dan hak warga negara yang tertanam dalam konstitusi.

Menteri menarik perwakilan badan industri Internet dan Mobile Association of India (IAMAI) karena tidak memberikan alasan yang meyakinkan untuk memperpanjang batas waktu 5 Juli sebulan untuk pengajuan komentar dan kekhawatiran seputar kenaikan beban biaya regulasi karena penegakan aturan yang diusulkan.

Mengenai pertanyaan apakah pemerintah terbuka terhadap mekanisme sukarela yang dipimpin industri untuk menangani keluhan, menteri menjawab dengan tegas.

Dia mengatakan bahwa pemerintah siap menerima alternatif apa pun yang ditawarkan pemangku kepentingan, yang kredibel dan orang-orang merasa bahwa platform media sosial bertanggung jawab kepada mereka ketika mereka menyampaikan keprihatinan mereka.

“Mekanisme penanganan keluhan saat ini jauh dari dipenuhi oleh platform yang seharusnya. Oleh karena itu pertimbangkan panel banding ini sebagai mekanisme sementara sampai industri melangkah maju dan menawarkan sesuatu yang kredibel,” kata Chandrasekhar.

Aturan akan terus berkembang berdasarkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, katanya.

“Keamanan, kepercayaan dan akuntabilitas sangat relevan dalam aturan ini,” kata menteri.


About mukhlis.net

blogging and sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published.